• A1.jpg
  • A2.png
  • A3.png
  • A4.png
  • A5.JPG
  • A6.png
  • A7.png

Pelayanan Impor

PROSEDUR IMPOR

1.  Impor Barang Pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut (ASP).

Dasar hukum :

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang ImporBarang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman dicabut sebagian dengan 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut; dan
  2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2010

 

Pengertian

Barang impor yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut (ASP), terdiri dari :

  1. Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau
  2. Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use)

    Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut merupakan barang yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

    Barang impor yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai, dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.

Formulir Customs Declaration (CD)

Customs Declaration yang selanjutnya disingkat CD (BC 2.2) adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

Formulir Customs Declaration CD tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Tata Cara Pengisian Customs Declaration (CD)

Setiap penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib mengisi dan menyerahkan formulir CD secara lengkap dan benar pada setiap kedatangan kepada petugas Bea dan Cukai.

Untuk penumpang dalam satu keluarga, cukup satu CD untuk satu keluarga.

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Pembebasan bea masuk dan cukai terhadap Barang Pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang berlaku di Indonesia berbeda dengan yang diberlakukan di negara lain. Untuk Barang Dagangan yang dibawa oleh penumpang maupun oleh Awak Sartana Pengangkut tidak diberikan pembebasan bea masuk atau cukai.

Barang Pribadi Penumpang

Diberikan pembebasan Bea Masuk terhadap Barang Pribadi Penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500.00 (lima ratus lima puluh US Dollar) per orang  untuk setiap kedatangan.

Selain pembebasan bea masuk, terhadap Barang Pribadi Penumpang yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

  • 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan
  • 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut

Pembebasan bea masuk diberikan terhadap Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50.00 (lima puluh US Dollar) per orang untuk setiap kedatangan.

Selain pembebasan bea masuk, terhadap Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai dengan jumlah paling banyak:

  • 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya; dan
  • 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Tata Cara Pengeluaran Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut pada saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan CD (Customs Declaration).

Berdasarkan CD, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barang impor melalui:

A. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor:

  1. Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut dengan nilai pabeanmelebihi batas pembebasan bea masuk yang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang ken cukai yang diberikan pembebasan bea masuk dan cukai;
  2. Berupa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan tumbuhan;
  3. Berupa narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  4. Berupa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih; dan/atau
  5. Berupa Barang Dagangan.

B. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf A.

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.

Barang Pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang Tiba Tidak Bersamaan dengan Penumpang atau ASP

Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, diperlakukan sebagai barang yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, sepanjang memenuhi ketentuan:

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tiba, untuk Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan sarana pengangkut udara;

Barang yang diperlakukan sebagai barang yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.

Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dapat diselesaikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya dengan menggunakan:

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar di dalam manifes;

CD yang digunakan pada saat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut bersangkutan, untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found”.

Penyelesaian Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut

Barang Dagangan yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, diselesaikan oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, pemilik Barang Dagangan (importir), atau kuasanya, dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

Terhadap barang dagangan tersebut hanya dapat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan setelah melunasi Bea Mauk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.

Terhadap Barang Dagangan dipungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

Daftar Barang Larangan dan Pembatasan untuk Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Berdasarkan pertauran perundang-undangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan penegakan aturan mengenai barang yang dilarang dan dibatasi pembatasan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah lainnya.

DJBC dan aparat penegak hukum lainnya telah menerapkan tidak ada toleransi (zero tolerance) bagi pembawa/penyelundup illegal narkotika dan psikotropika. membawa/ memasukkan/menyelundupkan narkotika dan psikotropika dalam jumlah dan kadar berapapun secara tidak sah dengan modus apapun ke dalam daerah pabean Republik Indonesia diancam dengan hukuman berat hingga hukuman mati.

Terhadap barang-barang berikut ini maka anda diwajibkan untuk memberitahukan dalam CD kepada petugas Bea dan Cukai pada saat kedatangan di bandara Juanda:

  1. Hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan (sayur-sayuran, makanan, dan lainnya);
  2. Narkotika, psikotropika, precursor, obat-obat, senjata api, senjata angin, senjata tajam (pedang, pisau), amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
  3. Uang dan/atau instrument pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih;
  4. Tembakau dan Produk Tembakau:
    • lebih dari 200 batang sigaret atau 25 batang cerutu atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 1 liter minuman mengadung etil alcohol untuk penumpang; atau
    • lebih dari 40 batang sigaret atau 10 batang cerutu atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan 350 mililiter Minuman Mengadung Etil Alcohol (MMEA) untuk awak sarana pengangkut;
  5. Barang dagangan, yaitu barang untuk diperjualbelikan, barang contoh, bahan baku/bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi; dan/atau
  6. Barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri yang melebihi USD 500.00 per orang atau melebihi USD 50.00 per orang (untuk Awak Sarana Pengangkut).

Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Dalam hal Barang Pribadi Penumpang maupun barang Awak Sarana Pengangkut melebihi batas nilai pabean yang mendapatkan pembebasan BM yakni FOB USD 500.00 untuk satu orang atau FOB USD 50 untuk Awak Sarana Pengangkut, maka kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bea masuk dan pajak dalam rangka impor dikenakan terhadap selisih lebih tersebut. Nilai pabean yang digunakan sebagai dasar adalah nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.

Dalam hal Barang Pribadi Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut yang merupakan barang kena cukai melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan, maka atas kelebihan barang kena cukai tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.

Dalam hal hasil tembakau di atas lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.

Impor Sementara Barang yang Dibawa oleh Penumpang

Terhadap Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, dan Barang Pribadi Pelintas Batas yang akan digunakan selama berada di daerah pabean dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas meninggalkan daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor sementara.

Penumpang yang membawa barang impor dengan tujuan untuk dikeluarkan lagi dari daerah pabean Indonesia (re-ekspor) agar menghubungi petugas Bea dan Cukai pada saat kedatangan dan mengisi pemberitahuan PIBK serta mempertaruhkan jaminan sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor kepada petugas Bea dan Cukai.

Pada dasarnya semua barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia terhutang bea masuk. Untuk itu terhadap barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang wajib dipertaruhkan jaminan. Jaminan dapat berupa jaminan tunai (cash) atau jaminan tertulis atas persetujuan Kepala Kantor.

Ketentuan Pembawaan Mata Uang Rupiah atau Mata Uang Asing

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 34 s/d 35, disebutkan ketentuan sebagai berikut:

  • Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  • Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • Setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tetapi jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari kelebihan jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

2. Impor dengan PIB

Dasar Hukum

 

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

 

  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai

Pengertian

  • Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
  • Impor untuk dipakai dapat diartikan:
  1. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  2. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
  • Pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan tujuan diimpor untuk dipakai, wajib menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB atau BC 2.0).
  • PIB dikecualikan atas impor barang berikut :
  1. Barang pindahan;
  2. Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
  3. Barang impor melalui perusahaan jasa titipan;
  4. Barang penumpang dan awak sarana penumpang;
  5. Barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia;
  6. Barang impor pelintas batas; atau

Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB atau BC 2.0)

  • PIB dibuat sendiri oleh importir berdasarkan:
  • dokumen pelengkap pabean; dan
  • dokumen pemesanan pita cukai (atas impor barang kena cukai)
  • dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang seharusnya dibayar.

Pemberitahuan Pabean Impor (selain PIB), berupa:

  • Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), digunakan atas impor:
  1. Barang pindahan;
  2. Barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
  3. Barang impor melalui jasa titipan;
  4. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
  • Customs declaration (CD) digunakan atas impor barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.
  • Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) digunakan atas impor barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia.
  • Buku Pas Barang Lintas Batas (BPLB) digunakan atas impor pelintas batas.

Pembayaran

  • Pembayaran bea masuk dan PDRI, dilakukan dengan cara:
  1. pembayaran tunai (dilakukan di bank devisa persepsi atau pos persepsi); atau
  2. pembayaran berkala.

Pembayaran berkala dapat dilakukan oleh MITA Prioritas dan importir yang diberikan kemudahan PIB berkala.

  • Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, importir melakukan pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI sebelum menyampaikan PIB ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) di Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi.
  • Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean impor, misalnya:
  1. Angka Pengenal Impor (API)
  2. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
  5. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
  6. invoice;
  7. packing list;
  8. bill of lading atau airway bill;
  9. Surat Keputusan Pembebasan;
  10. Rekomendasi atau izin pemasukan atas barang-barang yang terkena larangan dan pembatasan dari instansi yang berwenang; dan/atau
  11. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

PIB disampaikan dalam bentuk :

  1. Data elektronik melalui sistem Pertukaran Data Elektronik;
  2. Data elektronik dengan menggunakan media penyimpan data elektronik; atau
  3. Tulisan di atas formulir.

PIB disampaikan:

  1. Untuk setiap pengimporan; atau
  2. Secara berkala;

    Setelah pengangkut menyampaikan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutanya (BC1.1), kecuali bagi importir yang diberikan izin untuk menyampaikan pemberitahuan pendahuluan (pre-notification).

    Jalur pengeluaran barang impor: 1. Jalur MITA Prioritas, 2. Jalur MITA Non Prioritas, 3. Jalur Hijau, 4. Jalur Kuning, 5. Jalur Merah.

Urutan Proses Pendaftaran

 

3. Impor melalui PJT


Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang ImporBarang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman dicabut sebagian dengan 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut; dan 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Impor Barang Kiriman Melalui Perusahaan Jasa Titipan.

Pengertian

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan. 

Barang Kiriman adalah Barang Kiriman adalah barang, tidak termasuk dokumen surat menyurat, yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri melalui PJT, yang beratnya tidak melebihi 100 (seratus) kilogram netto untuk setiap House AwB atau House B/L.  

Dokumen Pabean Yang Digunakan 

Pengeluaran barang kiriman melalui PJT dilakukan dengan menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK).

Pembebasan Bea Masuk 

Terhadap barang kiriman diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 50,00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman.

Ketentuan  Tentang Impor Melalui PJT

Barang kiriman melalui PJT harus memenuhi ketentuan paling berat 100 (seratus) kilogram netto untuk setiap House Airway Bill (HawB), kecuali: 

  1. Barang kiriman untuk tujuan tempat penimbunan berikat; atau
  2. Barang kiriman lainnya yang memperoleh izin Direktur Jenderal.

Barang impor yang dikirim melalui PJT diselesaikan dengan PIB dalam hal: 

  1. Berat melebihi 100 (seratus) kilogram netto untuk setiap House Airway Bill (HAwB) atau Bill of Lading (BL); atau
  2. Mendapatkan fasilitas KITE, impor sementara, atau mendapat pembebasan bea masuk dan PDRI.

Pengeluaran barang kiriman melalui PJT yang terkena ketentuan pembatasan impor dapat disetujui setelah semua persyaratan impornya telah terpenuhi. 

4. Impor melalui Pos

  • Terhadap barang kiriman melalui PT. POS INDONESIA diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD50.00 (lima puluh US Dollar) untuk setiap orang per kiriman.
  • Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman pos.
  • Pengeluaran barang kiriman melalui pos dilaksanakan setelah diajukan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).
  • Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya, diserahkan kepada penerima barang kiriman setelah bea masuk dan PDRI dilunasi.
  • Pengeluaran barang kiriman melalui pos yang terkena ketentuan pembatasan impor, dapat disetujui setelah semua persyaratan impornya dipenuhi.
  • Pengurusan impor barang melalui pos dilakukan di Kantor Pos Besar Surabaya, Jalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo.

 

anti korupsi

355204
Hari ini
Kemarin
Minggu ini
Bulan ini
Minggu Lalu
Bulan Lalu
Total
87
198
1112
346880
5963
5283
355204

IP anda : 54.166.245.10
Tanggal : 26-05-2018