Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD)

FASILITAS

  1. Apakah Pelayanan Segera (Rush Handling) itu?
  • Pelayanan segera (rush handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.

(PMK 148/PMK.04/2007 pasal 1)

 

  1. Bagaimana Prosedur Pelayanan Segera (Rush Handling)?
    Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush handling) atas barang sebagaimana dimaksud di atas, pemohon (importir) mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola fasilitas/jaminan.
    Barang impor pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan dan kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB/PIBK), dengan ketentuan telah menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dalam rangka irnpor, dan/atau pajak dalam rangka impor terutang.
    Importir wajib menyerahkan pemberitahuan pabean impor (PIB) dan melunasi bea masuk, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan.

 

  1. Barang impor apa saja yang dapat diberikan fasilitas Pelayanan Segera (Rush Handling)?
    a. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;
    b. jenazah dan abu jenazah;
    c. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;
    d. binatang hidup;
    e. tumbuhan hidup;
    f. surat kabar dan majalah yang peka waktu;
    g. dokumen (surat); dan/atau
    h. barang lain yang karena karakteristiknya perlu mendapat pelayanan segera (rush handling) setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

(PMK 148/PMK.04/2007 pasal 3)

 

  1. Apakah syarat suatu barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara?
    a. barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
    b. barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
    c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
    d. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan
    e. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.

 

  1. Berapa lamakah jangka waktu izin impor sementara?
  • Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1(satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Jangka waktu tak dapat diperpanjang untuk barang pameran, seminar, dsb (Pasal 4 ayat (1) a) maks 1 tahun dan kendaraan bermotor tertentu (Pasal 4 ayat (1) a).

(PMK 106/PMK.04/2019)

 

  1. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan izin impor sementara?
  • Importir yang ingin mendapatkan izin impor sementara dapat mengajukan permohohonan impor sementara dengan syarat:
  • Surat Permohonan
  • Copy Dokumen Identitas Perusahaan
  • Dokumen Pelengkap Pabean
  • Asli Surat Pernyataan akan mengekspor kembali barang impor sementara
  • Asli Surat Pernyataan Keabsahan dokumen yang diserahkan
  • Surat Keterangan mengenai lokasi dan penggunaan barang impor sementara
  • Leasing Agreement/kontrak sewa/purchase order antara supplier dengan penerima barang
  • Surat rekomendasi dari pihan terkait di dalam negeri yang berhubungan langsung dengan importasi barang dimaksud

 

  1. Kemanakah permohonan impor sementara diajukan?
  • Untuk mendapatkan izin impor sementara, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan barang impor sementara melalui aplikasi impor sementara yang dapat diakses pada:
  1. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (website) http://www.beacukai.go.id; atau
  2. Portal Indonesia National Single Window melalui laman (website) http://www.insw.go.id

 

  1. Apakah ketentuan file yang diunggah ke aplikasi impor sementara?
  • Semua file harus dalam format .pdf dan kemudian dijadikan/dimasukan dalam format .zip dan diberi nama tanpa menggunakan spasi.

 

  1. Apakah Reimpor itu?
  • Reimpor atau impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:
  1. dalam kualitas yang sama yaitu barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang Keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor Kembali;
  2. untuk keperluan perbaikan yaitu penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya;
  3. untuk keperluan pengerjaan yaitu penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya; atau
  4. untuk keperluan pengujian yaitu penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 

  1. Bagaimana perlakuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang reimpor?
    -
    Atas pemasukan barang-barang dalam kualitas yang sama diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai kecuali atas pemasukan barang-barang yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan dan pada saat ekspornya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau cukai atau pencairan jaminan, dikenakan bea masuk dan/atau cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.
    - Atas pemasukan barang-barang untuk keperluan perbaikan dan pengerjaan dikenakan bea masuk dan/atau cukai terhadap bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
    - Atas pemasukan barang-barang untuk keperluan pengujian diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

 

  1. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang-barang reimpor?
  • Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang-barang impor kembali/reimpor, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, dengan melampirkan:
  1. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Surveyor, atau Bukti Ekspor bagi yang tidak wajib PEB;
  2. Invoice yang mencantumkan harga bagian (parts) pengganti/yang ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan, khusus untuk barang-barang untuk keperluan perbaikan dan pengerjaan;
  3. Bill of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada saat ekspor dan impor; dan
  4. Surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor dalam kualitas yang sama untuk pemasukan barang-barang dalam kualitas yang sama, atau surat keterangan hasil pengujian untuk barang yang diimpor kembali untuk keperluan pengujian.
  • Dalam hal permohonan diberikan persetujuan, Kepala kantor menerbitkan surat keputusan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor.
  • Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor menerbitkan surat penolakan.

 

  1. Apabila saya perseorangan bermaksud melakukan impor masker untuk keperluan pencegahan COVID-19, apakah bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk?
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020, atas impor barang-barang untuk keperluan penanganan COVID-19 dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tidak diatur ketentuan spesifik pihak yang dapat menerima fasilitas tersebut, sehingga pihak perseorangan juga bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

 

  1. Apakah pembebasan bea masuk tersebut juga berlaku untuk komersil atau pemakaian sendiri?
  • Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19. Tidak terdapat batasan ketentuan pemanfaatan barang, sepanjang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19, bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sekalipun untuk keperluan komersil atau pemakaian sendiri.

 

  1. Barang impor apa saja yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19?
  • Berdasarkan lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020, terdapat 21 (dua puluh satu) jenis barang impor yang dapat diberikan fasilitas pembebasan, meliputi PCR Test, virus transfer media, obat-obatan, APD berupa masker, dan peralatan medis dalam rangka penanganan COVID-19.

 

  1. Apakah saya masih perlu mengurus rekomendasi dalam rangka pemenuhan ketentuan tata niaga impor (larangan dan pembatasan) barang impor untuk penanganan COVID-19 tersebut?
  • Ketentuan tata niaga impor berupa larangan dan pembatasan masih tetap berlaku. Pemenuhan ketentuan tata niaga impor atas barang-barang yang diimpor dalam rangka untuk keperluan penanganan COVID-19 diberikan kemudahan, cukup dengan Rekomendasi dari BNPB yang dapat diajukan online di laman INSW. Berdasarkan surat dari Kepala BNPB, atas 27 (dua puluh tujuh) jenis barang-barang tertentu yang diimpor dalam rangka untuk keperluan penanganan COVID-19 diberikan pengecualian pemenuhan ketentuan tata niaga impor dengan jumlah tertentu.

 

  1. Apakah untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19 perlu mengajukan permohonan?
  • Khusus untuk fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan melalui Kantor Pabean Pemasukan (tempat diselesaikannya kewajiban kepabenaan/penyerahan dokumen pabean). Pengajuan permohonan telah diberikan kemudahan, yaitu melalui online di laman INSW. Untuk dipahami bahwa alamat tautan pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut merupakan satu kesatuan alamat dengan permohonan Rekomendasi BNPB, sehingga dalam satu kali pengisian data dapat menjangkau dua proses.

Ketentuan kewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu di atas, dikecualikan untuk:

  • Barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB 500 USD; atau
  • Barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB 500 USD.

 

  1. Apa syarat-syarat yang harus saya penuhi untuk mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk penanggulangan COVID- 19?
  • Permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk penanggulangan COVID-19 disampaikan dilampiri dengan:
    • Identitas;
    • Fotokopi NPWP;
    • Rincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabean.

 

  1. Siapakah yang dapat memperoleh fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut.

 

  1. Apakah barang impor yang berada di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai?
  • Dapat, yakni setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean.

 

  1. Apakah barang impor untuk penaggulangan bencana alam juga harus mengikuti prosedur yang sudah berlaku?
  • Barang Impor untuk penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum pengajuan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai.

 

  1. Apakah barang impor yang termasuk barang larangan atau pembatasan dapat menggunakan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Dapat, asalkan telah dipenuhi ketentuan impor barang larangan atau pembatasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

 

  1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya. Apabila disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan. Namun jika tidak setujui, Kepala Kantor akan membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

  1. Bagaimanakah prosedur pemenuhan kewajiban pabean atas penggunaan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir harus segera mengajukan pemberitahuan pabean impor disampaikan   dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Kepala Kantor.
  • Jika masih diperlukan perpanjangan, importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Perpanjangan jangka waktu yang terakhir ini diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.
  • Batas akhir pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang adalah paling lama pada saat tanggal pendaftaran pemberitahuan Pabean.

 

  1. Apakah sanksi bagi importir yang tidak menyelesaikan kewajiban berupa penyampaian pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan?
  • Importir Wajib Membayar:
    • bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang.
    • Sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi dan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.
  1. Bagaimana jika status terhenti pada LNSW-Penerimaan Dokumen terlalu lama?
  • Terkait hal ini, telah dilakukan koordinasi dengan LNSW agar proses komunikasi dokumen lebih cepat. Dokumen yang mengalami kendala status terhenti lama pada LNSW-Penerimaan Dokumen dapat dilakukan kirim ulang oleh Seksi PDAD. Pengguna jasa juga dapat menghubungi pihak LNSW.

 

  1. Apa yang harus dilakukan jika terdapat cetakan PIB blank beberapa kolom seperti kolom jumlah barang tidak ada (null), dan SPPB sering blank?
  • Terkait hal ini, beberapa langkah dapat dilakukan sebagai berikut:
  • Refresh Browser
  • Buka new private window/incognito, kemudian refresh browser kembali
  • Clear cache browser
  • Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi Layanan Informasi atau Seksi PDAD untuk ditindaklanjuti.

 

  1. Bagaimana jika muncul respon reject salah CTEM (Cukai Tembakau) untuk importir yang pada barangnya terdapat pungutan cukai?
  • Pengguna jasa dapat melakukan perubahan pada seri barang yang terkena reject CTEM kemudian simpan.

 

  1. Kenapa status aju PIB terhenti pada Penjaluran?
  • Kendala ini bersifat kasuistik. Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan dokumen tertahan pada status Penjaluran. Pengguna jasa dapat memastikan kondisi internet dalam keadaan baik.
  • Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi Layanan Informasi atau Seksi PDAD

 

  1. Bagaimana jika status terhenti pada Verification Payment padahal sudah dilakukan pembayaran atau mendapat NTPN?
  • Silakan hubungi Layanan Informasi atau Seksi PDAD agar ditindaklanjuti.

 

  1. Apa yang harus dilakukan jika pada saat mengakses Portal CEISA 4.0 pengguna jasa mengalami data hilang sementara, dan tidak bisa melakukan drafting serta kirim dokumen PIB
  • Terkait kendala ini terjadi error koneksi, pengguna jasa dapat mencoba menggunakan sambungan jaringan/koneksi lainnya serta pastikan koneksi internet tersebut dalam kondisi stabil
  • Atau bisa dicoba beberapa langkah berikut:
  • Refresh Browser
  • Buka new private window/incognito, kemudian refresh browser kembali
  • Clear cache browser
  • Jika kendala masih terjadi, silakan hubungi Layanan Informasi atau Seksi PDAD agar ditindaklanjuti.

 

 

  1. Kenapa terdapat respon Reject NPWP not found?
  • Kendala ini bersifat kasuistik sehingga perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai kesesuaian data yang diinput oleh pengguna jasa dengan data pada DJP.
  • Perhatikan pada penginputan NPWP seharusnya tidak menggunakan tanda baca. Silahkan pengguna jasa melakukan perbaikan kemudian kirim ulang dokumen.

 

  1. Kenapa terdapat respon Reject Salah Nilai Pungutan?
  • Terkait kendala ini telah dilakukan perbaikan oleh pusat. Apabila kendala ini terjadi kembali pengguna jasa dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
  • Pastikan kurs yang digunakan sudah sesuai
  • Lakukan hitung ulang
  • Untuk seri barang yang terkena reject silahkan lakukan edit/ubah pada detil barang. Kemudian tunggu sampai loading selesai dan data benar-benar sudah terisi pada kolomnya. Jika data sudah lengkap dan terisi semua klik simpan lalu send dokumen
  • Gunakan modul lama PIB dengan patch terbaru (bisa didownload pada bit.ly/pib40) untuk draft dokumen PIB. Pastikan hanya terdapat satu file .exe di folder modul PIB (patch modul 6.4.0). Untuk file .exe patch modul sebelumnya harap dihapus terlebih dahulu
  • Untuk proses transfer flt file: buka modul PIB 6.4.0. saat background masih abu-abu langsung klik menu Transfer > Transfer PIB ke Disket > kemudian muncul list aju PIB dan pilih aju PIB yang akan dikirim > pada pojok kiri ganti alamat penyimpanan > jangan lupa klik Format CEISA 4.0 pada bagian kanan bawah > transfer > akan tergenerate file DOK15PIB.flt
  • Panduan transfer flt file dapat dilihat pada link berikut:
  • http://gg.gg/transferflatfileceisa40

 

  1. Kenapa terdapat responReject AWB salah/sudah dipakai?
  • Pengguna jasa agar menyesuaikan penulisan AWB pada dokumen PIB dengan data manifes pada portal pengguna jasa.

 

  1. Bagaimana jika ketika dokumen terkena Prenotifikasi, pengguna jasa tidak bisa klik menu prenotifikasi/tombol tidak berfungsi?
  • Ketika terkena Prenotifikasi pengguna jasa dapat klik lambang segitiga berwarna biru pada list aju dokumen, kemudian isikan data yang bisa diisi dan klik kirim apabila pengisian sudah selesai.
  • Jika tombol tidak berfungsi, pengguna jasa dapat mencoba beberapa langkah berikut:
  • Refresh Browser
  • Buka new Private window/incognito, kemudian refresh browser kembali
  • Clear cache browser

 

  1. Kenapa link aktivasi akun tidak berfungsi?
  • Kendala ini bersifat kasuistik. Silahkan lapor kepada petugas Seksi PDAD untuk dilakukan kirim ulang link aktivasi. Kendala biasanya dialami oleh pengguna jasa yang melakukan pendaftaran menggunakan nomor identitas NIB dikarenakan saat ini sedang dilakukan validasi nomor NIB oleh system.

 

  1. Apa yang harus dilakukan jika terdapat kasus ketika mengakses Portal CEISA 4.0 muncul error bahasa pemrograman?
  • Kendala ini bersifat kasuistik. Pengguna jasa dapat memastikan kondisi internet dalam keadaan baik. Jika kendala masih terjadi, disarankan untuk menghubungi Layanan Informasi atau PDAD.

 

  1. Bagaimana jika terdapat PIB yang telah mendapat respon payment verification namun billing tidak muncul/cetakan billing blank?
  • Terkait hal ini telah dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh IKC.
  • Untuk pengguna jasa pastikan kondisi internet stabil, atau bisa dicoba beberapa langkah berikut:
  • Refresh Browser
  • Buka new private window/incognito, kemudian refresh browser kembali
  • Clear cache browser
  • Jika kendala masih terjadi, silakan menghubungi Seksi PDAD

 

  1. Bagaimana jika terdapat beberapa kasus gagal simpan draft PIB, tab yang sudah berwarna hijau kembali berubah menjadi merah dan data hilang/gagal tersimpan?
  • Apabila sebelumnya dibuka melalui single core system > dokumen pabean versi lama, silahkan buka melalui single core system > dokumen pabean dan begitu sebaliknya. Pastikan koneksi internet lancar.

 

  1. Bagaimana jika terdapat error data hilang setelah dilakukan hitung ulang?
  • Untuk pengguna jasa pastikan kondisi internet stabil, atau bisa dicoba beberapa langkah berikut:
  • Refresh Browser
  • Buka new private window/incognito, kemudian refresh browser kembali
  • Clear cache browser
  • Apabila sebelumnya dibuka melalui single core system > dokumen pabean versi lama, silahkan buka melalui single core system > dokumen pabean dan begitu sebaliknya

 

  1. Apa yang harus dilakukan jika nomor urut pada data barang tidak sesuai?
  • Silahkan tambahkan satu seri barang kemudian hapus kembali seri barang tersebut.

 

  1. Bagaimana jika terdapat error data entitas gagal tersimpan?
  • Silahkan edit data entitas pada single core system > dokumen pabean versi lama kemudian klik selanjutnya
  • Jangan melakukan copy paste tulisan kecuali menggunakan fitur salin data yang memang tersedia pada sistem seperti fitur salin data importir
  • Jika membuka single core system > dokumen pabean, pastikan semua tab berwarna hijau terlebih dahulu baru melakukan edit, dan jangan mengedit tab entitas kembali.

BILLING DAN PEMBAYARAN

  1. Apa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara?
  • Penerimaan negara  dalam  rangka  kepabeanan  dan  cukai  yang  selanjutnya  disebut  Penerimaan Negara adalah penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan  negara  atas  barang  kena  cukai,  dan/atau  penerimaan  negara   yang  berasal  dari pengenaan  denda  administrasi  atas  pengangkutan  barang  tertentu  yang  dipungut  oleh  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (PER-33/BC/2016 pasal 1)

 

  1. Apa yang dimaksud dengan pembayaran?
  • Pembayaran adalah kegiatan pelunasan Penerimaan Negara oleh wajib bayar ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi atau melalui Wajib Setor dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai. (PER-33/BC/2016 pasal 1)

 

  1. Apa yang dimaksud dengan kode billing?
  • Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran yang akan dilakukan oleh Wajib bayar atau wajib setor. (PER-33/BC/2016 pasal 1)

 

  1. Apa yang dimaksud dengan BPN?
  • Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi  atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pabean cukai dan pajak. (PER-33/BC/2016 pasal 1)

 

  1. Bagaimana cara memperoleh kode billing?
  • Kode Billing diperoleh berdasarkan dokumen dasar pembayaran dan/atau penyetoran dan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Diterbitkan secara otomatis oleh SKP, setelah dilakukan validasi terhadap dokumen dasar yang disampaikan oleh Wajib Bayar ke SKP atau setelah penerbitan Surat Penetapan oleh Pejabat Bea Dan Cukai;
  • Diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, melalui aplikasi billing yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
  • Diterbitkan secara Mandiri oleh Wajib Bayar atau kuasanya melalui portal pengguna jasa atau fasilitas yang disediakan oleh Kantor.

(PER-33/BC/2016 pasal 3)

 

  1. Dimana bisa melakukan pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara?
  • Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dilakukan melalui: Teller Bank/Pos Persepsi; Anjungan Tunai Mandiri (ATM); Internet banking; Mobile banking; Mesin Electronic Data Capture (EDC); atau Pembayaran elektronik lainnya, seperti melalui fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak. Total bank/pos/lembaga persepsi untuk melakukan Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara adalah 86 bank/pos/Lembaga. (PER-33/BC/2016 pasal 5)

 

  1. Apakah kode billing yang telah diterbitkan dapat dibatalkan?
  • Kode Billing yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila belum dilakukan Pembayaran. Pembatalan Kode Billing dapat dilakukan oleh Pejabat Bea Dan Cukai, atau Wajib Bayar dan/atau kuasanya. (PER- 33/BC/2016 pasal 7)

 

  1. Dalam hal apa saja kode billing dapat dibuat kembali?
  • Kode Billing dapat dibuat kembali dalam hal: Kode Billing sudah kedaluwarsa; Kode Billing dibatalkan; Nilai billing  yang  sudah  dilakukan  pembayaran  lebih  kecil  daripada  nilai  pada  dokumen dasar pembayaran; atau Dipandang perlu oleh Wajib Bayar, Wajib Setor atau Pejabat Bea dan Cukai. (PER-33/BC/2016 pasal 8)

 

  1. Apakah Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN bisa dilakukan koreksi?
  • Bisa, koreksi billing dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap kesalahan: Kode kantor; Jenis dokumen dasar penyetoran; Nomor dan tanggal dokumen dasar penyetoran; Identitas Wajib Bayar; Kode akun; dan/atau Nilai akun dengan tidak mengubah nilai total. (PER-33/BC/2016 pasal 9)

 

  1. Bagaimana tata cara melakukan koreksi data billing?
  2. Wajib Bayar  mengajukan  permohonan  koreksi  atau  mengisi  form  permohonan  perubahan  data billing sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran III PER-33/BC/20162.
  3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
  4. Dalam hal permohonan disetujui, Pejabat Bea dan Cukai melakukan: Koreksi melalui aplikasi billing yang dikelola  DJBC;  Menandatangi  dan  memberikan  cap/stempel  pada  formulir  koreksi;  dan Menyerahkan formulir permohonan perubahan data billing yang telah disetujui kepada Wajib Bayar.
  5. Dalam hal  dilakukan  koreksi  terhadap  kesalahan  kode  kantor,  kode  akun  dan/atau  nilai  akun dengan tidak mengubah nilai total, Kepala Kantor mengajukan permohonan koreksi kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai perbendaharaan dan penerimaan negara.
  6. Dalam hal dilakukan koreksi terhadap kesalahan identitas Wajib Bayar, Wajib Bayar menyerahkan tanda terima surat permohonan pemindah bukuan pajak yang diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

(PER-33/BC/2016 pasal 9)

 

  1. Apabila terdapat kesalahan kode kantor, di kantor mana harus melakukan koreksi data billing?
  • Koreksi terhadap kesalahan kode kantor, dilakukan pada Kantor tempat pengajuan dokumen. (PER-33/BC/2016 pasal 9)

 

  1. Bagaimana melakukan pembayaran penerimaan negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas?
  • Pembayaran Penerimaan Negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, dapat dilakukan dengan menggunakan Electronic Data Capture (EDC) atau dengan mengkredit ke rekening Bendahara Penerimaan, atau dengan mini-ATM (apabila tersedia). Pembayaran Penerimaan Negara atas impor atau ekspor barang yang dilakukan oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas, dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan di Kantor Bea dan Cukai, apabila tidak tersedia fasilitas pembayaran seketika dan ekaligus yang dapat menerbitkan bukti bayar berupa bukti setoran yang divalidasi oleh teller Bank/Pos Persepsi, setruk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Setruk Electronic Data Capture (EDC), dan/atau melalui fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak.

(PER-33/BC/2016 pasal 12)

 

  1. Berapa hari untuk jatuh tempo kode billing?
    • BC 2.0 PIB Biasa = 5 hari;
    • BC 2.0 PIB Fas. Pembayaran Berkala = tanggal jatuh tempo pembayaran berkala;
    • BC 2.0 PIB impor sementara: Pembebasan= Pencairan jaminan 12 hari kerja sejak billing dibuat, Keringanan = 5 hari; pencairan jaminan 12 hari kerja sejak billing dibuat;
    • BC 2.1 PIBK: PIBK (BC 2.1) = 30 hari;
    • PIBK PJT = 5 hari sejak SPPB;
    • SPKPBM = 2 hari;
    • BC 2.0 PIB Berkala = 5 hari;
    • SPSA = Tanggal jatuh tempo;
    • SPSA PPKP = 60 hari sejak PPKP diterbitkan;
    • BC 2.2 = 2 hari;
    • BC 3.0 = tanggal perkiraan ekspor;
    • SPTNP = tanggal jatuh tempo SPTNP;
    • SPP = tanggal jatuh tempo SPP;
    • SPKTNP = tanggal jatuh tempo SPKTNP.

(PER-33/BC/2016 lampiran I)

Subkategori

 

                              KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR I

KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

 

PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG

Nomor : PENG-01/WBC.11/KPP.MP.03/2018

 

            KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA dengan perantaraan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya akan melaksanakan penjualan secara lelang atas Barang Sitaan Pajak Bea Masuk atas nama Wajib Pajak PT. INDUSTRI KUDA PLASTIK berupa :

 

No

Nama Barang

Spesifikasi

Harga Limit (Rp.)

Uang Jaminan (Rp)

1.

 

 

 

1 (SATU) PAKET MESIN-MESIN

 

  1. 1.Automatic Bag Cutter merk/tipe Taiyo 1 (satu) unit
  2. 2.Automatic Bag Cutter merk/tipe Asia Pretendo Graha / F2R 650 2 (dua) unit
  3. 3.Mesin Press merk/tipe Sama Plastic Machinery (malaysia) 1 (satu) unit
  4. 4.Mesin Mixer tanpa merk (lokal) 1 (satu) unit
  5. 5.Mesin Blower merk/tipe Ch Chang Machinery Enterprise (taiwan) 5 (lima) unit
  6. 6.Mesin Printing merk/tipe EC Motor / S601 (San Chih Elektronic & Machinery Taiwan) 1 (satu) unit
  7. 7.Mesin Potong tanpa merk (lokal) 1 (satu) unit

 

50.023.000,-

 

 

25.000.000,-

 

 

 

Syarat-syarat lelang :

  1. 1.Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang E-Auction secara Clossed Bidding, dibuka dengan browser pada alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id

Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Prosedur Lelang” dan “Syarat Ketentuan” pada domain tersebut.

  1. 2.Pendaftaran

Calon peserta lelang dapat berupa perorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang E-Auction pada alamat domain diatas dengan merekam softcopy (scan) KTP, NPWP, dan nomor rekening pribadi. Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta NPWP dalam 1 file.

  1. 3.Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman terbit sampai dengan :

Hari/Tanggal   : Kamis/25 Januari 2018 Pukul 10.30 waktu server (sesuai WIB)

  1. 4.Uang Jaminan
  2. a.Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sbb:
    1. 1)Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus.
    2. 2)Setoran jaminan lelang harus efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
    3. b.Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis ke akun masing-masing peserta lelang pada Aplikasi Lelang E-Auction setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas peserta dinyatakan valid.

OPEN HOUSE/AANWIJZING:

Hari/Tanggal   : Kamis, 18 Januari 2018

Pukul                   : 09.00 s.d. 12.00 WIB

Lokasi                   : PT. Argani di Jalan Rungkut Industri I/17

                          Surabaya

PELAKSANAAN LELANG:

Hari/Tanggal   : Kamis, 25 Januari 2018,

Pukul              : 10.30 waktu server (sesuai WIB)

Lokasi             : KPKNL Surabaya GKN I, Jalan Indrapura    

                           Nomor 5 Surabaya

  1. a.Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang, uang jaminan akan dikembalikan ke rekening pribadi peserta lelang tanpa potongan.
    1. 5.Penawaran Lelang
    2. a.Penawaran harga lelang menggunakan token yang telah dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-    peserta lelang setelah setoran uang jaminan dinyatakan sah
    3. b.Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a
      1. 6.Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 3% ditujukan ke nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari sejak pelaksanaan lelang.

  1. 7.Obyek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan berupa Retribusi Izin Pemakaiaan Tanah, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui dan memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
  2. 8.Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang tersebut dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual (KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA), Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
  3. 9.Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPKNL Surabaya dan KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA No. Telepon 031-8667559 ext 126 (Seksi Layanan Informasi) atau 08123010794 (Seksi Perbendaharaan).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidoarjo, 10 Januari 2018

 

 

 

KPPBC TMP JUANDA

KPKNL SURABAYA

KEMENTERIAN KEUANGAN