FASILITAS

  1. Apakah Pelayanan Segera (Rush Handling) itu?
  • Pelayanan segera (rush handling) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.

(PMK 148/PMK.04/2007 pasal 1)

 

  1. Bagaimana Prosedur Pelayanan Segera (Rush Handling)?
    Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush handling) atas barang sebagaimana dimaksud di atas, pemohon (importir) mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola fasilitas/jaminan.
    Barang impor pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan dan kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB/PIBK), dengan ketentuan telah menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dalam rangka irnpor, dan/atau pajak dalam rangka impor terutang.
    Importir wajib menyerahkan pemberitahuan pabean impor (PIB) dan melunasi bea masuk, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan.

 

  1. Barang impor apa saja yang dapat diberikan fasilitas Pelayanan Segera (Rush Handling)?
    a. organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;
    b. jenazah dan abu jenazah;
    c. barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;
    d. binatang hidup;
    e. tumbuhan hidup;
    f. surat kabar dan majalah yang peka waktu;
    g. dokumen (surat); dan/atau
    h. barang lain yang karena karakteristiknya perlu mendapat pelayanan segera (rush handling) setelah mendapat izin kepala kantor pabean.

(PMK 148/PMK.04/2007 pasal 3)

 

  1. Apakah syarat suatu barang impor dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara?
    a. barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
    b. barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
    c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
    d. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan
    e. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.

 

  1. Berapa lamakah jangka waktu izin impor sementara?
  • Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1(satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara. Jangka waktu tak dapat diperpanjang untuk barang pameran, seminar, dsb (Pasal 4 ayat (1) a) maks 1 tahun dan kendaraan bermotor tertentu (Pasal 4 ayat (1) a).

(PMK 106/PMK.04/2019)

 

  1. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan izin impor sementara?
  • Importir yang ingin mendapatkan izin impor sementara dapat mengajukan permohohonan impor sementara dengan syarat:
  • Surat Permohonan
  • Copy Dokumen Identitas Perusahaan
  • Dokumen Pelengkap Pabean
  • Asli Surat Pernyataan akan mengekspor kembali barang impor sementara
  • Asli Surat Pernyataan Keabsahan dokumen yang diserahkan
  • Surat Keterangan mengenai lokasi dan penggunaan barang impor sementara
  • Leasing Agreement/kontrak sewa/purchase order antara supplier dengan penerima barang
  • Surat rekomendasi dari pihan terkait di dalam negeri yang berhubungan langsung dengan importasi barang dimaksud

 

  1. Kemanakah permohonan impor sementara diajukan?
  • Untuk mendapatkan izin impor sementara, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan barang impor sementara melalui aplikasi impor sementara yang dapat diakses pada:
  1. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (website) http://www.beacukai.go.id; atau
  2. Portal Indonesia National Single Window melalui laman (website) http://www.insw.go.id

 

  1. Apakah ketentuan file yang diunggah ke aplikasi impor sementara?
  • Semua file harus dalam format .pdf dan kemudian dijadikan/dimasukan dalam format .zip dan diberi nama tanpa menggunakan spasi.

 

  1. Apakah Reimpor itu?
  • Reimpor atau impor kembali barang yang telah diekspor adalah pemasukan kembali ke dalam daerah pabean atas barang yang sebelumnya diekspor:
  1. dalam kualitas yang sama yaitu barang yang tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun, seperti barang yang dibawa oleh penumpang ke luar negeri, barang Keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, pengerjaan proyek di luar negeri, barang ekspor yang ditolak di luar negeri atau yang karena sesuatu hal diimpor Kembali;
  2. untuk keperluan perbaikan yaitu penanganan barang yang rusak, usang, atau tua dengan mengembalikannya pada keadaan semula tanpa mengubah sifat hakikinya;
  3. untuk keperluan pengerjaan yaitu penanganan barang yang selain mengalami perbaikan, juga mengakibatkan peningkatan harga barang dari segi ekonomis tanpa mengubah sifat hakikinya; atau
  4. untuk keperluan pengujian yaitu penanganan barang untuk dilakukan pemeriksaan dari segi teknik dan menyangkut mutu serta kapasitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

 

  1. Bagaimana perlakuan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang reimpor?
    -
    Atas pemasukan barang-barang dalam kualitas yang sama diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai kecuali atas pemasukan barang-barang yang pada saat impor awalnya telah memperoleh fasilitas pembebasan dan pada saat ekspornya telah memperoleh pengembalian bea masuk dan/atau cukai atau pencairan jaminan, dikenakan bea masuk dan/atau cukai sebesar fasilitas yang telah diperoleh importir.
    - Atas pemasukan barang-barang untuk keperluan perbaikan dan pengerjaan dikenakan bea masuk dan/atau cukai terhadap bagian-bagian (parts) pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi.
    - Atas pemasukan barang-barang untuk keperluan pengujian diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.

 

  1. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang-barang reimpor?
  • Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas barang-barang impor kembali/reimpor, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean disertai dengan rincian jumlah dan jenis barang serta nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, dengan melampirkan:
  1. Fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Persetujuan Ekspor, dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan, atau Laporan Surveyor, atau Bukti Ekspor bagi yang tidak wajib PEB;
  2. Invoice yang mencantumkan harga bagian (parts) pengganti/yang ditambahkan dan/atau biaya perbaikan/pengerjaan, khusus untuk barang-barang untuk keperluan perbaikan dan pengerjaan;
  3. Bill of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada saat ekspor dan impor; dan
  4. Surat keterangan dari pihak terkait di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang ekspor dalam kualitas yang sama untuk pemasukan barang-barang dalam kualitas yang sama, atau surat keterangan hasil pengujian untuk barang yang diimpor kembali untuk keperluan pengujian.
  • Dalam hal permohonan diberikan persetujuan, Kepala kantor menerbitkan surat keputusan pembebasan bea masuk dan/ atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor.
  • Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor menerbitkan surat penolakan.

 

  1. Apabila saya perseorangan bermaksud melakukan impor masker untuk keperluan pencegahan COVID-19, apakah bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk?
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020, atas impor barang-barang untuk keperluan penanganan COVID-19 dapat diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Tidak diatur ketentuan spesifik pihak yang dapat menerima fasilitas tersebut, sehingga pihak perseorangan juga bisa mendapatkan fasilitas tersebut.

 

  1. Apakah pembebasan bea masuk tersebut juga berlaku untuk komersil atau pemakaian sendiri?
  • Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan atas barang-barang tertentu yang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19. Tidak terdapat batasan ketentuan pemanfaatan barang, sepanjang diimpor untuk keperluan penanganan COVID-19, bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sekalipun untuk keperluan komersil atau pemakaian sendiri.

 

  1. Barang impor apa saja yang dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19?
  • Berdasarkan lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2020, terdapat 21 (dua puluh satu) jenis barang impor yang dapat diberikan fasilitas pembebasan, meliputi PCR Test, virus transfer media, obat-obatan, APD berupa masker, dan peralatan medis dalam rangka penanganan COVID-19.

 

  1. Apakah saya masih perlu mengurus rekomendasi dalam rangka pemenuhan ketentuan tata niaga impor (larangan dan pembatasan) barang impor untuk penanganan COVID-19 tersebut?
  • Ketentuan tata niaga impor berupa larangan dan pembatasan masih tetap berlaku. Pemenuhan ketentuan tata niaga impor atas barang-barang yang diimpor dalam rangka untuk keperluan penanganan COVID-19 diberikan kemudahan, cukup dengan Rekomendasi dari BNPB yang dapat diajukan online di laman INSW. Berdasarkan surat dari Kepala BNPB, atas 27 (dua puluh tujuh) jenis barang-barang tertentu yang diimpor dalam rangka untuk keperluan penanganan COVID-19 diberikan pengecualian pemenuhan ketentuan tata niaga impor dengan jumlah tertentu.

 

  1. Apakah untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanganan COVID-19 perlu mengajukan permohonan?
  • Khusus untuk fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk keperluan penanganan COVID-19, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan melalui Kantor Pabean Pemasukan (tempat diselesaikannya kewajiban kepabenaan/penyerahan dokumen pabean). Pengajuan permohonan telah diberikan kemudahan, yaitu melalui online di laman INSW. Untuk dipahami bahwa alamat tautan pengajuan permohonan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut merupakan satu kesatuan alamat dengan permohonan Rekomendasi BNPB, sehingga dalam satu kali pengisian data dapat menjangkau dua proses.

Ketentuan kewajiban mengajukan permohonan terlebih dahulu di atas, dikecualikan untuk:

  • Barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB 500 USD; atau
  • Barang bawaan penumpang dengan nilai pabean sampai dengan FOB 500 USD.

 

  1. Apa syarat-syarat yang harus saya penuhi untuk mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk penanggulangan COVID- 19?
  • Permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang untuk penanggulangan COVID-19 disampaikan dilampiri dengan:
    • Identitas;
    • Fotokopi NPWP;
    • Rincian jumlah dan jenis barang beserta perkiraan nilai pabean.

 

  1. Siapakah yang dapat memperoleh fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut.

 

  1. Apakah barang impor yang berada di Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai?
  • Dapat, yakni setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean.

 

  1. Apakah barang impor untuk penaggulangan bencana alam juga harus mengikuti prosedur yang sudah berlaku?
  • Barang Impor untuk penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sebelum pengajuan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai.

 

  1. Apakah barang impor yang termasuk barang larangan atau pembatasan dapat menggunakan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Dapat, asalkan telah dipenuhi ketentuan impor barang larangan atau pembatasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

 

  1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya. Apabila disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan. Namun jika tidak setujui, Kepala Kantor akan membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

  1. Bagaimanakah prosedur pemenuhan kewajiban pabean atas penggunaan fasilitas pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunkan jaminan (vooruitslag)?
  • Importir harus segera mengajukan pemberitahuan pabean impor disampaikan   dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean. Jangka waktu tersebut dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Kepala Kantor.
  • Jika masih diperlukan perpanjangan, importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk. Perpanjangan jangka waktu yang terakhir ini diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.
  • Batas akhir pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang adalah paling lama pada saat tanggal pendaftaran pemberitahuan Pabean.

 

  1. Apakah sanksi bagi importir yang tidak menyelesaikan kewajiban berupa penyampaian pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan?
  • Importir Wajib Membayar:
    • bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang.
    • Sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi dan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.