Berita

Previous Next

AUDIENSI RENCANA PENGANGKUTAN MULTIMODA PT ANGKASA PURA LOGISTICS Optimalkan Transportasi Logistik Nasional

 
Sidoarjo - Salah satu aspek yang berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional adalah kelancaran transportasi logistik. Selasa, 20 September 2022 Bea Cukai Juanda bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I melakukan audiensi rencana pengangkutan multimoda bersama PT Angkasa Pura Logistics (APL).
Bertempat di Ruang Rapat Integritas Kanwil Bea Cukai Jatim I audiensi dipimpin secara langsung oleh Kakanwil, Padmoyo Tri wikanto. Turut Hadir dalam kegiatan ini pimpinan PT APL, Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kabid Penindakan dan Penyidikan serta Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Himawan Indarjono.
Sebagai pengemban tugas industrial assistance dan trade facilitator, Bea Cukai Juanda berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas layanan dengan menggandeng para stakeholders agar membuahkan inovasi-inovasi yang tepat sasaran. Pengangkutan multimoda merupakan suatu alternatif untuk mengatasi permasalahan transportasi logistik nasional. Dengan hadirnya skema pengangkutan yang efisien, lebih murah dan praktis diharapkan mampu mengoptimalkan supply chain, memangkas biaya logistik hingga mendorong komoditas ekspor Indonesia menjadi lebih bersaing di pasar global.
Dalam pengimplementasian pengankutan multimoda, selain memberikan layanan administrasi kepabeanan, Bea Cukai Juanda juga berperan untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pemuatan barang ke dalam sarana pengangkut, pengawasan atas pelekatan segel pengamanan serta menerbitkan berita acara pemuatan.
Diharapkan kehadiran Bea Cukai dengan layanan multimoda dalam pelayanan dan pengawasan di lingkungan Bandara Internasional Juanda mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian negara.
Previous Next

ASAH WAWASAN KAWAN MIGRAN Orientasi Pra Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia

 
Surabaya - Kamis, 15 September 2022, Bea Cukai Juanda hadir memberikan sosialisasi bertajuk Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) kepada para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan ini ditujukan untuk mengasah wawasan kepabeanan para calon PMI yang hendak berangkat bekerja ke manca negara. Peserta OPP hari ini mayoritas hendak berangkat ke Hongkong. Kegiatan dilaksanakan secara langsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Pemeriksa Bea dan Cukai Ali Pertama, Chondro Yuwono menjadi narasumber pada kegiatan ini. OPP merupakan rangkaian program Kawan Migran, sinergi Bea Cukai Juanda bersama BP2MI Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan ini narasumber menyampaikan informasi seputar ketentuan barang kiriman. Chondro menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman terdapat kewajiban perpajakan atas barang impor yang dikirim dari luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Barang Keriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 3 diberikan pembebasan bea masuk dan dipungut PPN. Sementara barang dengan nilai lebih dari USD 3 hingga USD 1.500 akan dikenai bea masuk sebesar 7,5%, dan PPN 11%. Ketentuan ini juga mengatur pengenaan pajak dengan tarif tertentu atas barang khusus, diantaranya adalah sepatu, tas, tekstil dan buku.
Selain itu, Chondro menyampaikan ketentuan barang pindahan bagi PMI yang telah selesai kontrak kerjanya dan hendak kembali ke dalam negeri. Semoga materi ini dapat membantu para PMI saat hendak mengirimkan barang dari luar negeri kepada handai tolan di Indonesia. “Berbagai ketentuan yang perlu Bapak dan Ibu pahami telah kami rangkum dalam Buku Saku Kawan Migran yang dapat diakses melalui taplink.cc/beacukaijuanda”, jelas Chondro.
Tak ketinggalan, tatacara pendaftaran IMEI turut disampaikan oleh narasumber. Perangkat berupa handphone, komputer genggam dan tablet (HKT) yang membutuhkan SIM card untuk memperoleh jaringan/sinyal perlu didaftarkan IMEI nya saat tiba di bandara. “Pendaftaran IMEI dibatasi sebanyak dua perangkat per penumpang setiap kedatangan.”, ungkapnya. Pendaftaran IMEI akan dilayani petugas Bea Cukai di bandara tanpa pungutan biaya dan mendapatkan pembebasan nilai pabean sesuai ketentuan barang bawaan pribadi penumpang, atas kelebihannya akan dikenai Bea Masuk 10% dan PPN 11%.
 
Previous Next

STOP KORUPSI DARI DIRIMU & INSPIRASI SEKITARMU

 
BC Juanda Gelar Sharing Knowledge Anti Korupsi
Sidoarjo - Gratifikasi, pemerasan, suap dan uang pelicin merupakan contoh bentuk-bentuk korupsi yang perlu dimitigasi. Rabu, (14/09/2022) Bea Cukai Juanda menggelar kegiatan Learning Organization bertajuk Sharing Knowledge Antikorupsi. Kepala Kantor Bea Cukai Juanda, Himawan Indarjono membuka secara langsung acara yang diikuti seluruh pegawai secara daring ini.
Pada kesempatan ini Kepala Subbagian Umum, Aries Permana dan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi (PLI), Irwan Kurniawan menjadi narasumber. Disesi pertama Aries menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. “Terdapat empat motif penyebab terjadinya korupsi yakni korupsi karena ingin memenuhi kebutuhan, adanya keserakahan, adanya niat dan kesempatan serta adanya tekanan”, jelas Aries. Sebagai tindakan extraordinary crime, korupsi memiliki dampak negatif yang begitu luas, mula dari sektor ekonomi, sosial hingga lingkungan dan hukum.
Memasuki sesi kedua, Irwan mengajak para pegawai untuk mengenal lebih dalam beragam jenis korupsi. Berdasarkan UU Tipikor korupsi dikelompokkan menjadi tujuh jenis yakni kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. “Sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara kita memiliki kewajiban untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugas” ungkap Irwan. Selain itu pegawai negeri juga perlu melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi melalui unit pengendali gratifikasi (UPG) atau secara langsung kepada KPK. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan ke UPG maksimal 10 hari kerja setelah menerima gratifikasi atau langsung ke KPK melalui laman gol.kpk.go.id maksimal 30 hari kerja setelah menerimanya. “Mulai budaya antikorupsi dari dirimu dan inspirasi sekitarmu” pungkas Irwan.
Korupsi adalah musuh kita bersama. Berbagai upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi. Semoga dengan penyelenggaraan sharing knowledge kita dapat menerapkan nilai-nilai integritas dan pencegahan anti korupsi secara berkesinambungan serta menginspirasi orang-orang disekitar kita untuk memberantas korupsi.

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253. Indonesia

Link - link

The way you treat your job, is the way you treat your country.

”Lakukan pekerjaanmu dengan kebanggaan, loyalitas kerendahan hati dan ambisi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena setiap prestasi yang kita raih, berarti meningkatkan harapan masyarakat untuk lebih maju lagi"

 - Sri Mulyani -