Previous Next

HENTIKAN SUNGKANMU, PUTUS SIKLUS GRATIFIKASI

Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2022 Sidoarjo - Senin, (11/4/2022) Bea Cukai Juanda membuka pekan baru dengan menghelat Sosialisasi Antikorupsi tahun 2022 untuk seluruh pegawai di lingkungan kerjanya. Dilaksanakan secara online, acara ini menghadirkan Himawan Indarjono, Kepala Kantor dan Bambang Sutarjo, Kepala Seksi Kepatuhan Internal sekaligus Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tingkat III di Bea Cukai Juanda sebagai narasumber. Sosialisasi yang digelar kali ini merupakan rangkaian Sosialisasi Antikorupsi Tahun 2022 yang kedepannya akan dilaksanakan secara berkesinambungan dan rutin. Melalui sosialisasi antikorupsi berbagai informasi dan pengetahuan diinternalisasikan kepada setiap pegawai. Mulai dari pengertian gratifikasi, beragam jenisnya, sampai tatacara pelaporan dan pencegahannya. Menurut UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. “Gratifikasi merupakan akar dari korupsi”, tegas Bambang. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Di sisi lain suap dan gratifikasi memiliki perbedaan, “Meeting of mind ada pada suap, sedangkan di gratifikasi belum ada”, imbuhnya. Berikutnya narasumber juga menjelaskan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Kemenkeu sebagai lembaga negara mengatur penanganan gratifikasi melalui PMK-277/PMK.09/2021. Aturan ini mengatur berbagai ketentuan, diantaranya adalah kewajiban pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk memberikan teladan dan mendorong pembangunan dan penerapan pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan. Pegawai negeri dan penyelenggara negara juga memiliki kewajiban untuk menolak gratifikasi dan melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui saluran pengaduan setiap UPG maupun secara langsung ke KPK melalui laman gol.kpk.go.id. Diakhir sesi Himawan Indarjono, Kepala Kantor Bea Cukai Juanda mengajak seluruh pegawai untuk meningkatkan awareness terhadap segala praktik korupsi untuk mewujudkan pengawasan dan pelayanan yang bersih. “Kita akan mengelola BC Juanda dengan baik, dengan seksama”, pungkasnya. BC Juanda GANAS - Generasi berintegritas 2022 ISO WBBM